Kibaan.co : Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat masih menunggu pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) dari pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan dan rehabilitasi sejumlah sekolah yang terdampak bencana
Bupati Aceh Barat menjelaskan, usulan dana rehab-rekon telah diajukan sebelumnya. Namun, hingga saat ini pemerintah daerah belum dapat melaksanakan seluruh pembangunan karena keterbatasan anggaran yang tersedia
Menurutnya, anggaran pemerintah tahun 2025 telah berakhir, sementara tahun anggaran 2026 sudah berjalan. Saat ini, pembangunan hanya mengandalkan dana Transfer ke Daerah (TKDD), namun alokasi yang diterima pada April lalu belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan
“Kami memilih menunggu kepastian dana rehab-rekon dari pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih pembangunan. Jangan sampai pemerintah daerah sudah menganggarkan, ternyata pemerintah pusat atau instansi lain juga mengalokasikan anggaran untuk lokasi yang sama,” ujar Bupati
Ia mencontohkan pengalaman pada pembangunan tebing sungai maupun sekolah yang berpotensi mengalami duplikasi anggaran. Karena itu, pemerintah berharap bantuan dari pusat dapat difokuskan pada dua sekolah yang terdampak
Terkait kondisi Sekolah Sikundo, Bupati menjelaskan kerusakan bangunan tidak terlalu parah karena saat bencana terjadi sekolah tersebut masih dalam tahap pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Saat ini, persoalan utama berada pada akses jembatan menuju sekolah yang sedang dalam proses pembangunan
Sementara itu, untuk kawasan Canggai, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengambil kebijakan membuka kelas sementara di lokasi yang lebih aman. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi bersama Dinas Pendidikan yang menilai proses antar-jemput siswa menggunakan bus atau minibus tidak memungkinkan
Akses menuju lokasi hanya dapat dilalui kendaraan berpenggerak empat roda (4×4), sedangkan penggunaan kendaraan bak terbuka dinilai berisiko, terutama saat musim hujan ketika arus sungai deras dan kondisi jalan sulit dilalui
Di lokasi tersebut terdapat 17 siswa yang akan dilayani oleh enam orang guru. Kegiatan belajar mengajar sementara dipusatkan di bangunan yang berada di dekat musala agar proses pendidikan tetap berjalan tanpa harus menunggu pembangunan jembatan selesai.
“Kami tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan anak-anak menyeberangi sungai. Keselamatan mereka adalah prioritas,” tegasnya
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berencana memperkuat pendidikan agama di sekolah umum. Langkah tersebut sebagai respons atas kecenderungan sebagian orang tua yang memilih menyekolahkan anak ke madrasah karena pertimbangan pendidikan agama
Pemerintah akan membahas penguatan kurikulum bersama Dinas Pendidikan, Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Dinas Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta para ulama di Aceh Barat
Nantinya, seluruh siswa di sekolah umum akan mendapatkan pembelajaran Fardu Ain serta dasar-dasar kitab Arab-Jawi
“Harapannya, anak-anak tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan umum, tetapi juga memiliki bekal ilmu agama yang memadai, meskipun mereka tidak mengikuti pendidikan di dayah atau TPA,” jelas Bupati
Pemerintah daerah juga akan memperkuat pendidikan karakter dengan menanamkan nilai-nilai adab dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari guna membentuk perilaku siswa yang lebih baik di tengah berbagai tantangan, termasuk pengaruh negatif penggunaan telepon genggam
Di sektor kesehatan sekolah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana membentuk tim khusus untuk mengawasi seluruh kantin sekolah mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Tim tersebut akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit untuk memastikan makanan dan minuman yang dijual aman dikonsumsi siswa
“Kami akan menghentikan penjualan makanan dan minuman yang berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak. Kantin sekolah harus menyediakan makanan dan minuman yang sehat demi menjaga kesehatan generasi muda,” pungkasnya.
