Kibaan.co : Nagan Raya – Ketua Forum Keuchik Beutong Ateuh, Samsuar yang akrab disapa Keuchik Wan mempertanyakan perbedaan data luas persawahan yang rusak akibat banjir besar yang melanda Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang pada November 2025.
Menurut Samsuar, sebelumnya pada Februari 2026 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) menyebutkan telah mengusulkan bantuan untuk pemulihan sekitar 37 hektare sawah terdampak banjir. Namun, pada Agustus 2026, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Nagan Raya, Marzuki, SE, menyebutkan angka yang diusulkan mencapai 129 hektare
Perbedaan angka tersebut, kata Samsuar, menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai data sebenarnya terkait lahan persawahan yang mengalami kerusakan dan hingga kini belum dapat digarap.
“Kami tentu mempertanyakan data ini. Bulan Februari disebut 37 hektare, sekarang pada Agustus disebut 129 hektare. Jangan sampai masyarakat semakin bingung karena data yang disampaikan berubah-ubah,” ujar Samsuar
Ia meminta Distannak Nagan Raya tidak hanya menyampaikan bahwa usulan bantuan telah disampaikan kepada Menteri Pertanian, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan memastikan kondisi riil persawahan masyarakat.
Menurutnya, pendataan harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kondisi aktual di lapangan agar pemerintah pusat memperoleh data yang benar mengenai kebutuhan pemulihan pascabanjir di Beutong Ateuh Banggalang
“Kami berharap dinas turun langsung ke lapangan. Pastikan berapa sebenarnya hektare sawah yang rusak dan tidak bisa digarap. Jangan hanya mengatakan sudah mengusulkan kepada Menteri Pertanian, tetapi masyarakat tidak melihat kejelasan datanya,” tegasnya
Samsuar menyampaikan apresiasi kepada Kepala Distannak Nagan Raya, Marzuki, SE, karena telah mendengar aspirasi masyarakat Beutong Ateuh Banggalang yang masih menghadapi dampak banjir
Namun, ia berharap pernyataan dan rencana tersebut benar-benar ditindaklanjuti dan bukan sekadar janji yang kembali berhenti pada tahap usulan
“Kami berterima kasih kepada Pak Kadis karena sudah mendengar aspirasi kami. Mudah-mudahan ini bukan lagi janji seperti yang pernah disampaikan pada Februari lalu, ketika disebutkan Pemkab Nagan Raya telah mengusulkan pemulihan 37 hektare sawah. Sampai sekarang realisasinya belum kami rasakan,” katanya
Selain mempertanyakan kinerja pemerintah daerah, Syamsuar juga menyoroti peran DPRK Nagan Raya dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemulihan pascabencana
Ia meminta para anggota DPRK tidak hanya hadir ketika membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi juga turun langsung melihat kondisi warga yang masih menghadapi dampak bencana
“Jangan hanya datang ketika membutuhkan suara. Saat masyarakat sedang menderita seperti sekarang, kami juga membutuhkan kehadiran dan kepedulian wakil rakyat,” ujarnya
Samsuar menggambarkan kondisi sebagian warga yang masih bertahan di hunian sementara (HUNTARA) pascabanjir. Menurutnya, masyarakat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan DPRK agar proses pemulihan dapat segera dilakukan
Ia meminta DPRK Nagan Raya menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap program pemulihan, termasuk memastikan data kerusakan lahan pertanian benar-benar sesuai kondisi di lapangan
“Lakukan pengawasan yang benar. Jangan sampai masyarakat terus bertanya-tanya. Amanah sebagai wakil rakyat harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT,” tegas Samsuar
Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, kata dia, tidak membutuhkan pernyataan semata, melainkan kepastian mengenai langkah konkret pemerintah untuk mengembalikan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan mereka
Ia berharap perbedaan data 37 hektare dan 129 hektare segera dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait sehingga tidak menimbulkan polemik baru serta dapat menjadi dasar yang kuat bagi percepatan pemulihan persawahan masyarakat terdampak banjir”, Jelasnya
