Kibaan.co: Aceh Barat – Harapan masyarakat Kota Meulaboh untuk memiliki kolam retensi sebagai solusi banjir kembali diuji. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dikabarkan telah dua kali gagal memperoleh dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk merealisasikan proyek tersebut. Kegagalan ini tentu memunculkan pertanyaan besar. apakah upaya yang dilakukan selama ini sudah maksimal, atau justru ada yang perlu dievaluasi secara serius
Kolam retensi bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Bagi masyarakat Meulaboh, ini adalah kebutuhan mendesak. Setiap musim hujan, persoalan banjir menjadi ancaman berulang yang mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan warga. Maka, ketika peluang pendanaan dua kali lepas, wajar jika publik mulai meragukan efektivitas langkah yang diambil pemerintah daerah
Pemerintah Aceh Barat memang disebut terus berupaya dan melakukan lobi untuk mendapatkan dana TKD. Namun, di tengah upaya tersebut, publik juga melihat adanya faktor lain yang seharusnya bisa menjadi kekuatan. Hubungan politik antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Pemerintah Provinsi Aceh dinilai cukup harmonis, bahkan berada dalam satu garis partai. Kondisi ini seharusnya menjadi peluang strategis untuk memperkuat komunikasi dan memperlancar akses terhadap dukungan anggaran
Sayangnya, realitas yang terjadi justru berbanding terbalik. Dua kali kegagalan ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang dilakukan belum efektif, atau mungkin ada aspek administratif dan teknis yang belum memenuhi syarat pengajuan. Di sinilah pentingnya transparansi. Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat. apa sebenarnya kendala utama dalam mendapatkan dana tersebut
Lebih dari itu, pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada satu sumber pendanaan. Jika TKD belum berhasil diraih, maka alternatif lain harus segera disiapkan, baik melalui skema pembiayaan daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, maupun dukungan pemerintah pusat melalui jalur lain. Keterlambatan dalam mengambil langkah hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat yang setiap tahun menghadapi banjir.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi soal komitmen dan keseriusan. Masyarakat tidak butuh janji, mereka butuh bukti. Kolam retensi bukan lagi wacana, melainkan kebutuhan nyata yang harus segera diwujudkan.
Kini, bola ada di tangan Pemerintah Aceh Barat. Apakah akan kembali gagal untuk ketiga kalinya, atau justru mampu membuktikan bahwa perubahan itu benar-benar bisa diwujudkan
